Contoh Soal Tes CPNS Mahkamah Agung (Pengadilan Agama 8)

  1. Materi hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari’ah bagi hakim di Pengadilan Agama berpedoman kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). Ketentuan tentang pemberlakuan KHES tersebut adalah:
    1. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2008
    2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2008
    3. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2008
    4. Instruksi Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2006

2. Dalam amar putusan Pengadilan Agama antara lain berbunyi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

  1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  2. Nafkah madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  3. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  4. Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Amar tersebut yang tidak termasuk kewajiban suami (Pemohon) sebagaimana maksud pasal 149 KHI adalah:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

3. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki menjadi ahli waris dan menutup hak waris saudara dan cucu  pewaris termasuk dalam kelompok :

a.       Dzawil furudh

b.       Dzawil arham

c.        Ashobah binafsih

d.       Ashobah bighoirihi

4. Salah satu rukun dan syarat  perkawinan adalah keharusan adanya wali nikah, apabila wali nikah yang berhak enggan/ adhol bertindak sebagai wali nikah harus digantikan dengan wali hakim. Kedudukan wali hakim adalah:

    1. sebagai wali nikah setelah ditunjuk oleh Kepala KUA Kecamatan setempat
    2. menjalankan tugas wali nikah menggantikan wali nasab secara sukarela
    3. bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama
    4. mempunyai hak untuk mencegah perkawinan kedua belah pihak

5. Bagian wasiat wajibah untuk anak angkat adalah:

    1. sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya
    2. sepertiga bagian dari tirkah orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang lain
    3. sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari tirkah orang tua angkatnya
    4. sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya

6. Dalam perkawinan selain harus memenuhi rukun dan syaratnya juga ada mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, yang biasanya disebutkan jumlah dan jenisnya satu lafadz dengan kabulnya mempelai pria. Kelalaian menyebutkan jumlah dan jenisnya mahar adalah:

    1. mengakibatkan kurang sempurnanya pelaksanaan perkawinan
    2. tidak menyebabkan batalnya perkawinan
    3. mengurangi sahnya perkawinan
    4. terhutangnya mahar yang harus dibayar oleh mempelai pria

7. Dalam akad nikah wali dapat mewakilkan kepada orang lain, begitu pula calon mempelai pria dalam mengucapkan kabul dapat mewakilkan kepada orang lain yang harus diberikan dengan kuasa yang tegas secara tertulis. Apabila calon mempelai wanita keberatan adanya kuasa, akibatnya adalah:

    1. akad nikah dapat dilangsungkan karena ijab adalah hak walinya.
    2. akad tetap dilaksanakan sebab kuasa telah diberikan secara tegas dan tertulis
    3. akad nikah tidak boleh dilangsungkan menurut peraturan perundangan
    4. akad tidak dapat dilakukan karena keberadaan calon mempelai pria adalah suatu keharusan

8. Apabila dalam pembagian warisan tidak terdapat ahli waris ashabah, sedangkan dalam pembagian di antara ahli waris dzawil furud masíh terdapat sisa bagian, maka sisa tersebut:

    1. dibagi kepada ahli waris secara rad
    2. diserahkan kepada baitul mal
    3. diserahkan kepada dzawil arham
    4. dibagi kepada ahli waris secara ‘aul

9. Berikut ini adalah ahli waris kelompok ashobah, yaitu

    1. Cucu laki-laki dengan anak perempuan
    2. Anak laki-laki dengan anak perempuan
    3. Saudara laki-laki dengan cucu perempuan
    4. Cucu laki-laki dengan cucu perempuan
    5. Saudara laki-laki dengan saudara perempuan

Yang termasuk ashobah bighoirihi adalah:

  1. 1, 3 dan 4
  2. 2, 4 dan 5
  3. 1, 3 dan  5
  4. 1, 2 dan 4

10. Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan:

    1. secara lisan dengan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada waktu dilangsungkan perkawianan
    2. secara tertulis dengan diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan
    3. dengan akta di bawah tangan dengan diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah pada waktu dilangsungkan perkawinan
    4. dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris dan diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah

11. Seorang suami secara materi telah mapan dan menyatakan telah mampu untuk berlaku adil terhadap keluarganya ingin menikah lagi karena isterinya belum mampu memberikan keturunan. Yang tidak boleh dinikahi oleh seorang suami yang telah mempunyai isteri (pertama) adalah:

    1. wanita saudara sesusuan dengan isteri (pertama)
    2. wanita adik kandung dari isteri paman isteri (pertama)
    3. wanita adik seayah dari isteri adik laki-laki isteri (pertama)
    4. wanita kakak siibu dari isteri adik laki-laki sesusuan isteri (pertama)

12. Yang dimaksud dengan mut’ah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah:

    1. seorang pria yang menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu
    2. pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda, uang atau lainnya
    3. pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
    4. a dan c benar

13. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut, dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk:

    1. mengundurkan diri menjadi wali
    2. mengganti kerugian
    3. membayar denda dengan sejumlah uang
    4. mempertahankan diri menjadi wali

14. Dari segi batalnya, perkawinan dibedakan menjadi dua: perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Di bawah ini termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan, kecuali:

    1. perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
    2. perkawinan dengan perempuan yang kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang mafqud, atau masih dalam iddah dari suami terdahulu
    3. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
    4. perkawinan dengan perempuan yang ternyata kemenakan istrinya

16. Perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain, kecuali:

    1. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3(tiga)tahun setelah perkawinan berlangsung
    2. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
    3. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
    4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

17. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita:

    1. yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
    2. bekas isteri orang yang menurunkannya
    3. keturunan ayah atau ibu
    4. bekas isteri keturunannya
    5. saudara yang melahirkannya

Wanita yang termasuk pertalian kerabat semenda adalah:

  1. 1, 3 dan 4
  2. 2, 4 dan 5
  3. 1, 3 dan  5
  4. 1, 2 dan 4

18. Yang tidak termasuk kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

    1. menyelesaikan urusan pemakaman jenazah pewaris
    2. menyelesaikan utang piutang pewaris meskipun melebihi tirkah
    3. melaksanakan wasiat pewaris
    4. membagi harta warisan pewaris kepada yang berhak

 

  1. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi tersebut dinyatakan dalam:
    1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    3. Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
    4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
  2. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain dihukum karena:
    1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat
    2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
    3. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
    4. a, b dan c benar

 

  1. Yang termasuk akad tabarru’ dalam transaksi ekonomi syariah antara lain:
    1. hibah
    2. ijarah
    3. sharf
    4. musaqah
Bookmark the permalink.

Fatal error: Uncaught Exception: 190: Error validating application. Application has been deleted. thrown in /home/u250564084/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273